|
Separuh APBD untuk Belanja Pegawai |
|
|
Apr 27, 2009 at 10:04 AM |
BESARNYA jumlah PNS yang ada di seluruh pemerintah daerah, telah memukul biaya untuk pembangunan. Bukan apa-apa, sudah bukan rahasia lagi bahwa gaji PNS menyedot hampir separuh belanja APBD. Ini belum termasuk belanja lain untuk PNS yang dibebankan di belanja pembangunan sebagai honor-honor untuk kegiatan dalam proyek-proyek pembangunan.
Di APBD 2008 Sulut, misalnya. Dari sekitar Rp884 miliar belanja APBD, belanja pegawai mencapai Rp303,37 miliar. Ini ditambah lagi dengan belanja pegawai di pos belanja langsung (pembangunan) sebesar Rp69,64 miliar. Atau Rp373 miliar. Jika dibandingkan dengan belanja pembangunan jumlahnya masih lebih besar. Yakni, belanja barang dan jasa Rp187,17 miliar dan belanja modal Rp146,06 miliar atau Rp333 miliar.
Hal yang sama juga di Bolmong, dengan jumlah PNS mencapai 5.281 orang (masih termasuk Bolsel dan Boltim), perbandingannya tidak terlalu jauh. Yakni belanja pegawai Rp202,175 miliar dan belanja pembangunan Rp236,713 miliar. “Belanja pegawai memang masih memberatkan APBD. Itu sudah pasti karena PNS tiap tahun cenderung tetap bahkan bertambah,” ujar pengamat pemerintahan Unsrat Herman Najoan SH MH.
Dalam APBD dana alokasi umum (DAU) sebagaian besar terserap untuk belanja pegawai. Pemprov Sulut misalnya, dalam APBD 2009, DAU yang hanya Rp558,63 miliar, belanja pegawainya mencapai Rp397,7 miliar. Sedangkan belanja pembangunan relatif sama dengan belanja pegawai Rp397,9 miliar atau hanya lebih besar Rp200 juta.
Untuk belanja pembangunan, untung saja ada dana lain dari pemerintah pusat. Seperti dana alokasi khusus (DAK) yang dijatahkan ke Sulut 2009 ini sebesar Rp887,18 miliar, dana penyesuaian infrastruktur, dana bencana alam, dana ad-hoc, dll yang memang hanya digunakan untuk pembangunan. Beban APBD juga terbantu dengan dana dari APBN berupa dana sektoral, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang sebagian besar untuk kegiatan pembangunan fisik.(***)
|
Cover Story